Mahasiswa dari IPMAP Dan IPMAPUJA Korwil Malang, Bersama IPMAPA saat membacakan 16 poin pernyataan sikap mengutuk keras operasi militer di Kabupaten Puncak Papua (Foto: Dok. IPMAP)”
MALANG, 20 April 2026 – ipmapsejawabali.com– Menyikapi Operasi Militer gabungan aparat TNI-Polri yang berujung menewaskan sejumlah warga sipil, melukai lainnya dan memicu gelombang pengungsian di distrik Kemburu, Kampung Makuma dan Kampung Nilome Kabupaten Puncak, pada Selasa, 14/04/2026.
Papua terus dicatat sebagai wilayah yang menerus digujur pengiriman Militer. Sejak awal kekuasaan Indonesia menduduki wilayah Papua, Militer menjadi kekuatan yang terus digunakan negara dalam menduduki dan menguasai wilayah Papua.
Sejak tahun 1962 hingga detik ini negara sudah menggunakan 24 Operasi Militer di Papua. Dalam laporan Project Multatuli 2025, mencatat sebanyak 83.177 ribu tentara, serta Polisi organik yang dikirim dan belum lagi non-organik. Sejak konflik 2018 tercatat 30-an ribu Militer yang dikirim ke Papua yang mengakibatkan kurang lebih 107,039 ribu warga sipil dalam pengungsian. Sejumlah kabupaten seperti Puncak Papua, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak Jaya, Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo, Maybrat, Tambrauw, Pegunungan Bintang dan daerah lainnya yang terus dihantui operasi Militer yang masif secara sistematis dan terstruktur.
Negara menggunakan pendekatan Militer dalam merespon berbagai persoalan di Tanah Papua. Sejak disahkannya UU TNI per-maret 2025. Akhir ini kita menyaksikan sebuah rezim yang berwatak militeristik. Termasuk juga keterlibatan militer dalam ranah-ranah sipil. Hal tersebut mengindikasikan militer diberi ruang sebebas-bebasnya oleh negara untuk menguasai ranah sipil. Hal ini tentu bertentangan dengan UU HAM dan mengancam nilai-nilai demokrasi serta ruang hidup warga sipil.
Pendekatan dan Operasi Militer terus masif dilakukan di Papua. termasuk yang juga terjadi di distrik Kemburu perbatasan Puncak Papua dan Puncak Jaya. Informasi yang dihimpun menyebutkan operasi militer dimulai sejak Senin, (13/4), TNI melakukan penyisiran pada malam hari dari distrik Gigobak, melintasi distrik Magebume menuju distrik Kemburu. Operasi tersebut tak diketahui oleh warga sipil, namun pada keesokan harinya warga sipil menenmukan jejak sepatu dari TNI di ruas jalan Gigobak-Nigilome, serta distrik Magebume. Temuan ini menimbulkan kecurigaan adanya mobilisasi aparat TNI di wilayah setempat.
Pada operasi tersebut rumah-rumah warga sipil di Kemburu TNI melakukan pengeboman yang berujung mengakibatkan 9 orang warga sipil menjadi korban. Jumlah korban dengan total warga sipil kurang lebih 10 orang. Insiden ini mengakibatkan warga sipil dari distrik Kemburu dilaporkan mengungsi dan menyebar ke sejumlah wilayah diantaranya Magebume, Sinak, Mulia hingga Bina.
Selain operasi darat, warga setempat melaporkan TNI menggunakan 4 unit Helikopter dan melakukan pengeboman di pemukiman warga di distrik Pogoma, kampung Guamo dan Kemburu yang ditargetkan ke rumah-rumah warga sipil.
Warga sipil setempat menjelaskan bahwa distrik Magebume dan Kemburu merupakan wilayah warga sipil serta lokasi penampungan Pengungsi dari Pogoma. Tetapi TNI tetap melakukan penyisiran di wilayah Kemburu tanpa memastikan keberadaan pihak yang menjadi target operasi.
Dari pendropan Militer hingga penyerangan terhadap sejumlah warga sipil di Puncak dan Puncak Jaya, tentu menciptakan ketakutan bagi warga sipil serta menyebabkan pengungsian. Dan terus menumbuhkan siklus trauma yang berkepanjangan terhadap orang Papua serta memelihara memoria passionis.
Kami melihat negara terus menggunakan pendekatan Militer dalam merespon setiap persoalan di Puncak Papua, Puncak Jaya serta di seluruh Tanah Papua.
Berdasarkan situasi tersebut di Puncak Papua dan Puncak Jaya, Maka kami IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA PUNCAK DAN IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA PUNCAK JAYA BERSAMA IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA PAPUA SE-MALANG RAYA, MENUNTUT:
- KAMI DENGAN TEGAS MENGUTUK TINDAKAN APARAT TNI/POLRI ORGANIK MAUPUN NON-ORGANIK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP WARGA SIPIL YANG TIDAK BERSALAH. TINDAKAN TERSEBUT MELANGGAR HAM SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM UU NO. 39 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM SERTA DAPAT DIJERAT DENGAN PASAL 338 KUHP (PEMBUNUHAN) DAN PASAL 340 KUHP (PEMBUNUHAN BERENCANA)!
- KAMI MENGECAM KERAS TINDAKAN KEKERASAN YANG DI LAKUKAN OLEH TNI TERHADAP WARGA SIPIL DI DISTRIK KEMBURU, KAB. PUNCAK MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA 10 WARGA SIPIL DAN 7 ORANG LUKA-LUKA DI DISTRIK KEMBURU KAB. PUNCAK, PAPUA TENGAH, YANG JUGA MELANGGAR PASAL 351 KUHP (PENGANIAYAAN) DAN PASAL 359 KUHP (KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN).!
- MENDESAK KOMNAS HAM UNTUK SEGERA MALAKUKAN INVESTIGASI DI KABUPATEN PUNCAK GUNA MEMASTIKAN KEADILAN BAGI KORBAN.!
- KAMI MENUNTUT BERI PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA SIPIL SESUAI PRINSIP HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG DIJAMIN DALAM UU 1945 PASAL 28A DAN 28D TENTANG HAK HIDUP DAN PERLINDUNGAN HUKUM.!
- KAMI MENUNTUT BAHWA TINDAKAN TIDAK MEMANUSIAWI DI LAKUKAN OLEH TNI MELANGGAR PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.!
- MENUNTUT NEGARA SEGERA MENGUSUT TUNTAS SELURUH KASUS PELANGGARAN HAM TERHADAP WARGA SIPIL DI KAB. PUNCAK DAN DI SELURUH TANAH PAPUA!
- MENDESAK KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SEGERA TARIK MILITER ORGANIK DAN NON-ORGANIK SERTA HENTIKAN SEGALA BENTUK KEKERASAN DI SELURUH TANAH PAPUA!
- MENUNTUT NEGARA BERTANGGUNG JAWAB ATAS JATUHNYA KORBAN JIWA DAN LUKA-LUKA SESUAI DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DALAM UU 1945!
- MENUNTUT SEGERA MEMPROSES PANGLIMA YANG MEMERINTAHKAN TNI ATAU OKNUM YANG TERLIBAT, SESUAI HUKUM YANG BERLAKU TANPA PANDANG BULU!
- MENUNTUT KEPADA KOMITE PALANG MERAH NASIONAL MEMBERI BANTUAN DARURAT, PERLINDUNGAN DAN LAYANAN KESEHATAN SERTA KEBUTUHAN MENDASAR BAGI WARGA SIPIL YANG MENGUNGSI DI PUNCAK DAN DI SELURUH TANAH PAPUA!
- SEGERA BUKA AKSES JURNALIS LOKAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL DENGAN SEBEBAS-BEBASNYA DI PAPUA!
- SEGERA HENTIKAN PROPAGANDA ISU KONFLIK DI KAB. PUNCAK, DISTRIK KEBURU DAN POGOMA!
- STOP KRIMINALISASI TERHADAP WARGA SIPIL DI KAB. PUNCAK, PUNCAK JAYA DAN DI SELURUH TANAH PAPUA!
- MENOLAK WACANA PEMBANGUNAN BATALION ATAU POS MILITER DI SELURUH TANAH PAPUA!
- MENOLAK WACANA DAERAH OTONOMI BARU DI PUNCAK DAN PUNCAK JAYA SERTA SELURUH TANAH PAPUA!
- HENTIKAN PROJEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) SI SELURUH TANAH PAPUA!
DEMIKIAN PERNYATAAN SIKAP YANG KAMI BUAT, SEBAGAI BENTUK TUNTUTAN, SIKAP DAN TEKANAN TERHADAP OEPERASI MILITER DI SELURUH TANAH PAPUA YANG MENJADI AGENDA NEGARA.
Malang, Medang juang, tanah Kolonial, 20 April 2026
